Pages

Saturday, March 9, 2019

Polemik Ojol VS SK Kementrian Perhubungan

Sejak awal Maret polemik mengenai aturan Ojol  dari SK Menteri Perhubungan semakin berdengung keras. Meski keputusan belum final terutama mengenai tarif. Namun driver ojol sudah mulai menunjukkan penolakan. Ada beberapa poin yang menjadi keberatan para driver, namun yang menjadi sorotan mengenai penetapan tarif sekitar Rp 2.000/km gross dan potongan untuk pihak applikator sebesar 20%. 



Pihak driver merasa tarif tersebut kurang dan potongan tersebut terlalu besar. Para driver menginginkan tarif Rp. 2.400/km netto. Namun jika kita lihat dari aturan baru ini sebenarnya pihak kementrian perhubungan berusaha adil untuk memastikan keberlangsungan pihak applikator, driver ojol, & penumpang. Jika tarif terlalu tinggi tentu penumpang akan lebih memilih moda transportasi lain daripada naik ojol, misalkan dengan membeli motor sendiri secara kredit. Namun mungkin lebih baik mengenai tarif daripada diberlakukan nasional, lebih baik terbagi dalam region dan diatur oleh dishub & pemerintah daerah setempat. Sehingga dapat lebih menyesuaikan dengan tingkat ekonomi per daerah.

Nah mengenai poin potongan 20% untuk pihak applikator yang ditolak para driver, menurut para driver mereka sangat keberatan dengan adanya potongan tersebut dan menginginkan tidak ada potongan sama sekali. Para driver banyak yang berpendapat bahwa pihak applikator sudah mendapatkan keuntungan dari pihak investor. Namun harus kita pahami bahwa cara kerja investasi yang ditanamkan investor ke perusahaan applikasi semacam grab dan gojek ini bukan seperti itu. Investor menanamkan investasi pada pihak applikator bukan untuk membiayai operasional maupun menjadi keuntungan pemilik applikasi, namun untuk membiayai "growth" dari applikasi tersebut. Pihak investor menanamkan modal karena melihat growth dari pengguna bagus. Jadi dana yang didapatkan dari investor itu bukan menjadi keuntungan maupun untuk menutup biaya operasional. Dana ini digunakan untuk terus meningkatkan growth, melalui promo-promo ke pelanggan dan  bonus ke driver. Jadi buat rekan driver yang bertanya-tanya duit bonus mereka asalnya dari mana? asalnya adalah dari dana investasi. Termasuk promo ke pelanggan yang bayar tarif promo namun driver menerima tarif normal, selisihnya adalah dari dana investor tersebut. 

Sedangkan untuk operasional tentu saja dari pemotongan yang dikenakan ke driver sebagai mitra. Potongan seperti ini wajar untuk ada karena pihak applikatorpun bekerja cukup keras untuk memastikan server mereka berjalan dengan lancar. Belum lagi mengenai soal keamanan, baik mengenai dana pelanggan maupun dana para driver. Hal seperti ini membutuhkan biaya yang tidak murah. Jadi pihak applikator bukan bersantai ria kemudian pihak driver yang bekerja keras, kedua belah pihak memiliki porsi pekerjaan yang berbeda dan semuanya sama-sama bukan sesuatu yang mudah.

Namun jika melihat persentasinya memang 20% ini besar jika untuk menutup biaya operasional, tetapi jika dihilangkan itu juga mustahil. Bukankah sebelum penetapan 20% ini a potongan yang dikenakan 5-7,5% saja. Pihak applikator mampu beroperasi dengan normal dengan potongan yang lama. Jika memang pihak kementrian beranggapan potongan yang lama tersebut terlalu sedikit untuk long run dan memang harus dinaikkan. Sebab jika kita melihat dari segi ilmu mikro ekonomi para driver ojol ini bisa dikategorikan "perfect competitive market", karena setiap driver bebas untuk keluar dan masuk. Dan untuk kondisi saat ini bisa dikategorikan jumlah driver melebihi jumlah demand. Jadi agar pasar ini bisa survive di long run maka jumlah driver harus berkurang. Dengan meningkatnya potongan dan prasyarat bonus yang lebih tinggi tentu membuat jumlah driver akan berkurang, hingga keseimbangan antara supply "driver" dengan demand "pengguna" terbentuk. Tampaknya pihak pembuat keputusan dari kementrian perhubungan cukup professional dan paham micro economi.

Semoga saja setelah keputusan ini menjadi final mampu menampung semua pihak, termasuk para pengguna.