Pages

Tuesday, March 26, 2019

Tarif Ojol Baru Sudah Final

Ojol alias Ojek Online di kota-kota besar Indonesia tentu kehadirannya sudah menjadi sangat vital bagi masyarakat. Mulai dari untuk commute ke kantor atau sekolah, membeli barang ke supermarket, membeli makanan, hingga untuk mengantarkan barang. Semua hal tersebut menjadi praktis dengan hadirnya Ojol. Meski awalnya kehadiran Ojol menimbulkan penolakan oleh sebagian masyrakat terutama dari organda & ojek pangkalan. Namun kini permasalahan tersebut sudah semakin berkurang. Namun yang baru-baru ini mencuat adalah mengenai usaha untuk melegalisasi Ojol melalui SK Menteri Perhubungan. Dengan hadirnya SK ini, posisi ojol menjadi jelas secara hukum. Selain mengatur mengenai legalitas Ojol. SK Menter tersebut juga mengatur skema tarif.



Setelah menuai pro-kontra, akhirnya keputusan mengenai tarif dalam SK menteri tersebut sudah final. Meski dari pantauan Zerotrip masih ada driver yang kurang setuju dan menginginkan agar tarif baru yang ditetapkan lebih tinggi. Namun disini Kementrian perhubungan harus menjembatani kebutuhan 3 pihak tidak hanya para driver saja. Jika tarif terlalu tinggi tentu memberatkan para penumpang, dan kemungkinan ditinggalkan pengguna yang beralih ke moda transportasi lain akan sangat tinggi.


Keputusan mengenai tarif baru ojol tersebut akan berlaku mulai 1 Mei 2019 nanti. Dan nantinya setiap 3 bulan akan diadakan evaluasi tarif oleh kementrian perhubungan. Tarif mulai 1 mei tersebut akan terbagi menjadi 3 zona sebagai berikut :
  1. Zona 1 (Sumatera, Jawa, & Bali)
    Tarif per/km Rp. 1.800 - 2.300
    Tarif minimum (0 - 4 km) Rp. 7.000 - Rp. 10.000
  2. Zona 2 (Jabodetabek)
    Tarif per/km Rp. 2.000 - Rp. 2.500
    Tarif minimum (0 - 4 km) Rp. 8.000 - Rp. 10.000
  3. Zona 3 (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, & Papua)
    Tarif per/km Rp. 2.100 - Rp. 2.600
    Tarif minimum (0 - 4 km) Rp. 7.000 - Rp. 10.000
Tarif diatas itu bukan tarif yang ditagihkan ke pelanggan, karena tarif diatas harus ditambahkan lagi biaya applikator yang besarnya maksimal 20%. Jadi diatas seharusnya sudah memenuhi keinginan para driver yang mengingikan harga netto seperti SK menteri. Sayangnya di lapangan masih saja ada driver yang menolak hasil keputusan ini dan menginginkan tarif lebih tinggi.

Semoga hasil SK ini menjadi yang terbaik bagi penumpang, driver, & pihak applikator. Dan untuk kota besar seperti jakarta mampu menjadi alternatif transportasi umum untuk feeder ke Bus Trans Jakarta & MRT Jakarta.